Kabupaten Kupang-NTT, — Seperti kapal patroli laut yang berlayar di tengah ombak, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kini tampak mengarungi gelombang persoalan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kupang. Kapal itu berlayar dengan radar pengawasan, namun ombak isu mutasi ribuan pejabat ASN membuat perjalanan semakin berguncang.

Isu ini kembali menguat setelah Kepala Kantor Regional (Kakanreg) X BKN Bali Nusra, Satya Pratama, bersama jajaran melakukan kunjungan mendadak ke Kantor BKPSDM Kabupaten Kupang, Rabu (11/02/2026). Setibanya di Oelamasi, rombongan langsung menggelar pertemuan tertutup dengan Sekretaris BKPSDM, Apri Dira Tome, serta sejumlah kepala bidang. Pertemuan lebih dari satu jam itu diduga turut melibatkan Kepala BKN melalui rapat daring.

Namun, usai kegiatan, Satya hanya menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan untuk membahas polemik mutasi ribuan pejabat ASN yang hingga kini SK Pertek BKN belum turun.
“Ini kita silaturahmi saja. Iya benar, tadi kami juga zoom dengan BKN Pusat,” ujarnya singkat sebelum bergegas meninggalkan lokasi.

Sebuah pelantikan ibarat kapal besar yang hendak berlayar di lautan birokrasi. Awak kapal sudah siap, layar sudah terkembang, dan tujuan sudah ditentukan. Namun, ketika tali jangkar belum benar-benar dilepas, kapal itu sempat oleng—menandakan ada simpul yang terlewat dalam persiaan.

Tanggal 30 Desember 2025 seharusnya menjadi momentum penting bagi 1.041 pejabat di Kabupaten Kupang. Mereka terdiri dari Pejabat Administrator, Fungsional, Kepala Sekolah, hingga Kepala Puskesmas. Namun, pelantikan yang digelar akhir tahun itu justru meninggalkan kisru administratif yang memunculkan tanda tanya publik.

Permintaan Maaf yang Disampaikan

Melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semuel Tinenty, Bupati Kupang Yosef Lede menyampaikan permintaan maaf atas keteledoran yang terjadi. “Pak Bupati sendiri dalam arahannya sudah mengakui ada kekeliruan dan akan diperbaiki,” ujar Semuel saat ditemui media pada Senin, 12 Januari 2026.

Keteledoran Administratif

Ketika ditanya mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi, Semuel sebagai Kepala BKPSDM, menjelaskan bahwa proses pelantikan tidak mungkin berjalan sempurna. “Keteledoran itu pasti terjadi karena tidak mungkin semua itu sempurna,” katanya. Ia menambahkan, salah satu masalah utama adalah belum dibagikannya SK Pertek BKN by name by jabatan, yang seharusnya diikuti dengan SK Bupati Kupang.