Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum, membenarkan pelimpahan perkara tersebut. “Berkas perkara, barang bukti dan tersangka sudah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Kupang,” ujar Shirley kepada wartawan, Kamis 29 Januari 2026.

Shirley, yang pernah menjabat sebagai Asisten Pembinaan Kejati NTT, menjelaskan bahwa pelimpahan dilakukan setelah tahap II dari penyidik Polda NTT ke tangan JPU Kejari Kota Kupang rampung. Dengan demikian, Mokris Lay yang kini berstatus tersangka tinggal menunggu jadwal sidang yang akan ditetapkan PN Kelas IA Kupang.

“Jadi sekarang tinggal jaksa penuntut umum menunggu jadwal sidang dari Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang,” tambah mantan Kajari Kabupaten Kupang itu.

Kasus ini menyingkap ironi: seorang legislator yang duduk di kursi dewan kini harus bersiap duduk di kursi terdakwa. Publik menanti apakah proses hukum akan benar-benar berpihak pada mereka yang lemah—istri dan anak yang diduga ditelantarkan.

Seperti pesawat yang lama diragukan mampu menembus badai, akhirnya ia mengangkat hidung dan menembus turbulensi paling dahsyat. Di balik guncangan dan tekanan, ada keberanian yang tak terlihat dari luar: keputusan untuk tetap terbang lurus menuju keadilan.

Kota Kupang-NTT, — Publik sebelumnya menilai bahwa Kajari Kota Kupang tidak berani menahan Anggota DPRD Kota Kupang, Mokris Lay, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penelantaran. Polda NTT pun sempat tidak melakukan penahanan. Namun, pada Rabu, 28 Januari 2026, saat pelimpahan tahap II dari penyidik Polda NTT ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Kupang, keputusan tegas itu akhirnya diambil: Mokris Lay resmi ditahan.

Pertimbangan Hukum yang Matang

Kajari Kota Kupang, Shirley Manutede menegaskan bahwa penahanan ini dilakukan berdasarkan analisa yuridis yang mendalam.

“Penahanan terhadap tersangka Mokris Lay kami lakukan setelah mempertimbangkan aspek hukum yang matang. Ada bukti yang cukup dan alasan yuridis yang jelas sesuai ketentuan KUHAP lama maupun KUHP baru,” tegas Shirley Manutede.

Tim penyelidik mendatangi rumah sakit milik pemerintah daerah itu dan langsung melakukan pengambilan keterangan terhadap sedikitnya 114 tenaga medis. Dari direktur, dokter spesialis, perawat, bidan, hingga staf administrasi, semuanya dimintai penjelasan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum., melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Frengky Radja, S.H., M.H., mengonfirmasi bahwa pemeriksaan massal ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan indikasi korupsi. “Hari Rabu, 14 Januari 2026, penyelidik mengambil keterangan 114 tenaga medis RSUD S. K. Lerik Kota Kupang terkait indikasi korupsi pembayaran jasa pelayanan 2023–2024,” ujar Frengky Radja pada malam harinya.

Frengky, yang didampingi Kasubsi Dikdalops Kejari Kota Kupang, F. Faisal Merdekawan, menambahkan bahwa dokumen-dokumen penting juga telah diterima penyelidik. Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT. “Tim akan mempelajari data atau dokumen tersebut untuk penentuan sikap selanjutnya atas indikasi korupsi tersebut,” jelasnya.

Dakwaan itu bukan sekadar angka. Ia adalah simbol betapa rapuhnya pagar aturan kredit ketika kepentingan pribadi dan jaringan internal lebih dominan daripada prinsip kehati-hatian perbankan.

Suara Kejaksaan: Dugaan Persekongkolan
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum, melalui Kasi Pidsus Frengki Radja, S.H., M.H, menegaskan bahwa Paskalia tidak bertindak sendiri. Ia didakwa melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bersama sejumlah pihak lain di lingkungan Bank NTT.

Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa kasus korupsi kredit bukan sekadar ulah individu, melainkan hasil dari lemahnya sistem pengawasan internal yang membuka ruang bagi praktik kolusi.

Momentum Reformasi di Bank NTT
Kasus ini menjadi catatan kritis bagi Kepala Divisi Kredit Bank NTT saat ini. Jabatan strategis itu bukan sekadar posisi administratif, melainkan benteng terakhir untuk memastikan setiap kredit yang keluar benar-benar sesuai aturan OJK dan regulasi internal bank.

Sekretaris DPRD Kota Kupang, Maria Dolores Rita Haryani, mengungkapkan bahwa pengembalian temuan BPK baru mencapai sekitar 90 persen.

“Masih ada sejumlah mantan anggota DPRD yang belum sama sekali mengembalikan. Saya berkomitmen akan mendatangi mereka untuk memastikan kapan pengembalian dilakukan,” ujarnya kepada wartawan.

Rita menambahkan, temuan BPK RI Perwakilan NTT Tahun 2023 tersebut wajib dikembalikan ke kas daerah karena merupakan kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas anggota DPRD periode lalu. Ia juga mengakui telah dimintai keterangan oleh tim penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang.

“Saya sudah dimintai klarifikasi oleh penyelidik Kejari terkait dugaan korupsi kelebihan pembayaran perjalanan dinas. Selain saya, Kasubag Perbendaharaan juga sudah dipanggil,” jelasnya.

Kejari Kupang Tegas Berantas Tipikor

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum., menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap kebocoran uang negara.

“Sebagai aparat penegak hukum, saya memiliki tanggung jawab untuk memberantas korupsi di wilayah hukum Kejari Kota Kupang. Tidak ada toleransi terhadap kebocoran uang negara,” tegas Shirley.

Kasus ini mencuat setelah tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Kota Kupang memanggil sejumlah pejabat sekretariat DPRD untuk dimintai keterangan. Sekretaris DPRD Kota Kupang, Maria Dolores Rita Haryani, serta Kasubag Perbendaharaan DPRD Kota Kupang telah menjalani pemeriksaan awal.

Kepala Kejari Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum, menegaskan komitmen pihaknya, “Kejari Kota Kupang akan bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani setiap kasus korupsi di wilayah hukum Kejari Kota Kupang,” ujarnya.

Mengapa Kasus Ini Dilidik?

Informasi A1 dari sumber terpercaya menyebutkan, penyelidikan dimulai karena seluruh anggota DPRD yang diduga terlibat tidak mengindahkan peringatan Kejari. Mereka sebelumnya diminta menyetor kembali dana perjalanan dinas yang bermasalah dengan tenggat waktu hingga 24 November 2025. Namun, tidak ada satu pun anggota dewan yang melakukan pengembalian.

Langkah ini dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap instruksi aparat penegak hukum.