Waingapu-NTT, — Seperti benteng yang mulai retak diterpa badai, kawasan penyangga Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti kini terancam oleh maraknya aktivitas tambang emas ilegal.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT, Yunus Takandewa, S.Pd, menyerukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Ia meminta Bupati Sumba Timur, Polres Sumba Timur, Gubernur NTT, Polda NTT, DPRD NTT, DPRD Kabupaten Sumba Timur, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta pemerhati lingkungan untuk hadir memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap menjaga harmoni alam.

“Semua pihak harus memahami posisi Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti sebagai penyangga kehidupan Pulau Sumba, khususnya di Sumba Timur. Kepekaan lingkungan untuk tetap merawat pertiwi menjadi kewajiban bersama,” ujar Yunus. Ia mengajak masyarakat belajar dari berbagai kerusakan alam yang telah mendatangkan bencana ekologis di tanah air.

Pernyataan Yunus Takandewa,S.Pd, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT untuk menanggapi Seruan dari WALHI NTT yang telah diberikan media ini sebelumnya

Waingapu-NTT, 21 Februari 2026 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan keprihatinan serius atas aktivitas penambangan emas ilegal di sejumlah desa penyangga Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti, Kabupaten Sumba Timur. Direktur WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga, melalui Divisi Hukum Yulianto Behar Nggalimara, menegaskan bahwa praktik tersebut mengancam fungsi vital kawasan hulu yang menjadi penopang sistem tata air, habitat spesies endemik, serta benteng ekologis terhadap kekeringan di Pulau Sumba.

Tambang ilegal ditemukan di Desa Karipi, Wanggameti, Mahaniwa, Ramuk, Katikutana, Katikuwai, dan Praibokul. Kawasan ini merupakan hulu enam daerah aliran sungai (DAS) utama: Kambaniru, Melolo, Kawangu, Watumbaka, Kadumbul, dan Nggongi. Enam DAS tersebut menopang kehidupan hampir 50 persen wilayah administratif Sumba Timur, meliputi 13 kecamatan, 52 desa, dan 8 kelurahan.

Meski dilakukan secara manual, aktivitas tambang tetap menimbulkan dampak serius berupa deforestasi, erosi, sedimentasi sungai, kerusakan mata air, hingga potensi pencemaran merkuri dan sianida. WALHI menilai risiko ini mengancam ketahanan air, pangan, dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.