Seperti kereta api yang berhenti mendadak di tengah rel, ribuan ASN-PPPK Kabupaten Kupang kini terjebak dalam perjalanan yang tak kunjung sampai ke stasiun kesejahteraan. Gerbong yang seharusnya membawa gaji sebagai bekal hidup justru tertahan oleh palang mutasi massal yang belum jelas jalur hukumnya. Di balik deru mesin birokrasi, para pegawai hanya bisa menunggu kepastian, sementara beban utang dan kebutuhan rumah tangga terus menekan roda kehidupan mereka.

Kabupaten Kupang-NTT,—Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang, Deasy Ballo-Foeh, menegaskan bahwa tertahannya gaji ribuan ASN bukan sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran terhadap hak dasar yang dijamin undang-undang.

Dalam wawancara via telepon WhatsApp, Senin (9/2/2026), Deasy meminta Bupati Kupang, Yosep Lede, bersama Wakil Bupati Aurum Titu Eki, untuk bertanggung jawab penuh. Menurutnya, jika mutasi massal menjadi biang kerok carut-marut administrasi, maka langkah bijak adalah membatalkan SK pelantikan tersebut.

“Pemerintah hadir untuk menjamin kesejahteraan. ASN sudah menjalankan kewajibannya, sehingga tidak boleh main-main dengan hak mereka,” tegasnya.

Bungkam yang Menjadi Sorotan

Bupati Kupang, Yosep Lede, hingga kini belum memberikan penjelasan resmi terkait pelaksanaan mutasi tersebut. Sikap bungkam ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah menutup ruang komunikasi publik, padahal transparansi adalah kewajiban dalam tata kelola pemerintahan.

Kontras terlihat dari pernyataan singkat Yosep Lede sesaat setelah pelantikan, ketika ia mengakui bahwa SK belum dibagikan karena masih terdapat kekurangan administrasi, termasuk belum rampungnya Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, sejak saat itu tidak ada tindak lanjut yang jelas.

Dampak pada ASN dan Publik

Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada ASN yang terdampak mutasi. Mantan Camat Takari, EU Ratukore, menyampaikan bahwa hingga 20 Januari 2026 ia bersama sejumlah pejabat lain yang dinonaktifkan belum menerima SK pemberhentian. Akibatnya, nama mereka masih tercatat dalam aplikasi MyASN dengan status jabatan lama. Kondisi ini menimbulkan kebingungan administratif sekaligus keresahan psikologis bagi ASN yang bersangkutan.