Di tengah keterbatasan fiskal, setiap rupiah anggaran ditenun agar benar-benar berdampak bagi rakyat kecil.
Pembangunan infrastruktur ibarat menanam pohon di tanah kering. Tidak cukup sekadar menanam banyak bibit, tetapi harus memastikan akar pohon mampu menembus tanah, menyerap air, dan memberi teduh bagi orang yang singgah. Begitu pula pembangunan di Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak boleh sekadar mengejar kuantitas proyek, melainkan harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penegasan Gubernur Melki Laka Lena
Hal itu ditegaskan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, saat membuka Rapat Kerja Jasa Konstruksi Provinsi NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (13/1/2026).
“Infrastruktur tetap menjadi instrumen utama untuk menekan kesenjangan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Namun pembangunan tidak boleh hanya mengejar kuantitas proyek, melainkan harus berdampak nyata bagi kesejahteraan,” ujar Melki.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, ia menekankan pentingnya fokus dan keberanian pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
Infrastruktur dalam RPJMD 2025–2029
Melki menjelaskan, pembangunan infrastruktur merupakan bagian strategis dari misi pertama RPJMD Provinsi NTT 2025–2029, terutama pada pilar ketiga: pemerataan infrastruktur berkelanjutan. Pilar ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti jalan, air bersih, listrik, sanitasi, dan rumah layak huni.
