“Skema ini memberikan solusi nyata terhadap persoalan klasik pekerja migran asal NTT, terutama soal pembiayaan. Dengan jalur resmi dan prosedural, pekerja migran tidak perlu lagi khawatir soal biaya,” ujar Melki. Ia menambahkan, fasilitas KUR khusus ini membiayai seluruh kebutuhan pra-keberangkatan, dengan pengembalian dilakukan setelah pekerja ditempatkan di negara tujuan.
Program pembiayaan tersebut dilaksanakan melalui Skema Kredit Pekerja Migran dengan plafon Rp75 juta hingga Rp100 juta, masa angsuran maksimal satu tahun, serta dilengkapi perlindungan asuransi kredit. LPK Musubu berperan memberikan rekomendasi peserta, pendampingan, dan pemantauan pembayaran kredit untuk memastikan kelancaran program.
Direktur Utama Bank NTT, Charli Paulus, menyatakan bahwa kolaborasi ini diharapkan meningkatkan akses pembiayaan aman dan berbunga rendah bagi peserta magang maupun PMI binaan LPK Musubu. “Kerja sama ini memastikan seluruh proses penempatan dilakukan secara legal, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, diharapkan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, PT AP Bali Konsultan Bisnis menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memberikan kepastian pembiayaan bagi peserta didik LPK Musubu asal NTT yang memenuhi persyaratan keberangkatan dan memiliki kontrak kerja resmi di negara tujuan.
