“Ketika rupiah sudah menyentuh angka Rp18.000, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa rencana pembangunan yang sudah digagas sejak tahun lalu terancam gagal wujud. Kita dihadapkan pada pilihan sulit: apakah harus memangkas volume pekerjaan, mengurangi standar kualitas, atau harus mengajukan revisi anggaran yang prosesnya memakan waktu dan biaya,” jelas pengamat ekonomi
Revisi Anggaran dan Efisiensi Ekstrem Jadi Satu‑satunya Jalan
Menghadapi turbulensi nilai tukar yang semakin memburuk, pemerintah daerah dihadapkan pada opsi tak terelakkan, yakni melakukan revisi APBD secara darurat sekaligus menerapkan efisiensi anggaran secara ekstrem. Berbagai pos belanja yang bersifat tidak prioritas, seperti perjalanan dinas luar daerah, rapat seremonial, serta pengadaan barang yang tidak urgen, dipastikan akan dipangkas atau dibekukan sementara guna menutupi selisih kekurangan dana akibat kenaikan biaya.
Sementara itu, pemerintah daerah juga didesak untuk segera memperkuat ketahanan ekonomi lokal dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan menggantinya dengan pemanfaatan sumber daya alam serta hasil produksi lokal yang tersedia di masing‑masing wilayah. Langkah ini dinilai menjadi solusi jangka pendek sekaligus strategis guna melindungi keberlangsungan pembangunan daerah di tengah gejolak ekonomi makro nasional.
