Dalam Sidang Paripurna DPRD NTT yang digelar pada 18 September 2026, Ketua Badan Anggaran sekaligus Ketua DPRD NTT Ir. Emelia Julia Nomleni menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 yang sarat dengan catatan kritis dan rekomendasi mendesak. Banggar menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen kebijakan publik yang harus berpihak kepada masyarakat, terutama korban bencana gempa bumi di Flores yang masa tanggap darurat masih diperpanjang.
PAD JATUH JAUH, TARGET TIDAK REALISTIS
Data yang disajikan Banggar menunjukkan realisasi PAD per 11 September 2026 baru mencapai Rp917.627.248.043 atau hanya 33,58% dari target awal Rp2.733.059.730.374. Artinya, hingga pertengahan tahun, PAD belum mencapai bahkan setengah dari target yang ditetapkan. Retribusi Daerah lebih memprihatinkan lagi, baru mencapai Rp117.547.868.945 atau 28,97% dari target Rp405 miliar.
Banggar merekomendasikan agar capaian realisasi ini menjadi tolok ukur target tahun berikutnya, agar target yang ditetapkan realistis dan berbasis potensi riil. Pemerintah Provinsi diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat daerah yang target PAD-nya rendah, serta mengoptimalkan pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset. Khusus pajak daerah, Banggar menuntut pemutakhiran data wajib pajak, penagihan berbasis data akurat, perluasan kanal pembayaran tidak hanya melalui Bank NTT, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
