Banggar juga menekankan perhatian khusus pada relaksasi kredit bagi masyarakat terdampak, bantuan UKT dan beasiswa mahasiswa korban bencana, penyediaan air bersih, pemulihan ekonomi rakyat dan UMKM, hingga perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual di lokasi bencana. Pemerintah Provinsi juga diminta segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperoleh relaksasi restrukturisasi pinjaman daerah.
EPILOG EDITORIAL
Laporan Badan Anggaran ini bukan sekadar daftar saran dan perbaikan. Ini adalah cermin jujur bahwa anggaran NTT sedang berjalan jauh dari jalur yang dijanjikan. Ketika PAD dan Retribusi Daerah baru terserap sepertiga dan seperempat dari target, berarti perencanaan yang dibuat sebelumnya tidak berpijak pada kenyataan. Ketika aset-aset berharga seperti hotel dan lahan kosong tidak dikelola secara produktif, berarti peluang untuk meningkatkan pendapatan sendiri justru dibiarkan sia-sia. Ketika dana darurat bencana dan bantuan dari berbagai pihak belum tersalurkan secara transparan dan cepat, berarti penderitaan rakyat yang sedang membutuhkan diperpanjang tanpa alasan yang dapat diterima. APBD bukanlah milik pejabat atau pengelola anggaran. APBD adalah uang rakyat, untuk rakyat, dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Rekomendasi Banggar DPRD NTT adalah teguran sekaligus harapan: bahwa perubahan arah masih bisa dilakukan, asalkan pemerintah berani melihat kenyataan, berani memperbaiki kesalahan, dan berani memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Rakyat Flores dan seluruh masyarakat NTT sedang menunggu — bukan menunggu janji, melainkan menunggu bukti nyata.***
