Transformasi juga harus diiringi percepatan digitalisasi layanan, investasi teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas SDM agar tidak tertinggal dari bank nasional maupun fintech. Fraksi menegaskan bahwa mekanisme pelaporan kinerja kepada DPRD harus dilakukan secara terbuka dan periodik.
Rambu menutup pandangan fraksi dengan peringatan keras, “Jika dilaksanakan secara konsisten dan transparan, ini bisa menjadi momentum pembenahan menyeluruh. Namun tanpa reformasi tata kelola, perubahan ini berisiko menjadi langkah administratif yang tidak menyentuh akar persoalan.”
Selain isu Bank NTT, Fraksi Amanat Sejahtera juga menyoroti rencana pembatasan kunjungan maksimal 1.000 wisatawan per hari di Taman Nasional Komodo. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi NTT berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang kebijakan tersebut karena berpotensi menurunkan minat wisatawan dan merugikan sekitar 10.000 pelaku usaha pariwisata.
“Fraksi mendukung pariwisata berkelanjutan, tetapi kebijakan ekspansi konektivitas dan pembatasan akses harus berada dalam satu kerangka besar yang terintegrasi,” ujar Rambu.
