“Kondisi ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi potensi pendapatan melambat, namun di sisi lain biaya yang harus dikeluarkan justru membengkak berkali‑lipat dari perhitungan awal,” ungkap salah satu Kepala BPKAD Provinsi di Indonesia Tengah saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).
Beban Belanja Membengkak Drastis, Proyek Terancam Mangkrak
Dampak paling nyata dan krusial terasa pada sisi belanja daerah. Seluruh pos belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal, mengalami tekanan berat. Harga kebutuhan pokok operasional perkantoran, layanan kesehatan, pendidikan, hingga bahan baku pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung pemerintahan melonjak tajam karena pergerakan nilai tukar yang tidak terkendali.
Akibatnya, pagu anggaran yang telah disusun saat nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp17.000 hingga Rp17.500 per Dolar AS kini nyaris tidak memadai. Kontraktor pelaksana pekerjaan pun mulai mengajukan penyesuaian harga kontrak atau bahkan berhenti sementara aktivitasnya guna menghindari kerugian besar. Jika hal ini dibiarkan berlarut‑larut, dikhawatirkan banyak proyek strategis daerah akan mengalami keterlambatan serius, penurunan kualitas hasil kerja, bahkan terhenti total hingga akhir tahun anggaran.
