Epilog Editorial: Pembangunan Bukan Sekadar Simbol, Tapi Hak Hidup Warga
Kisah panjang terabaikannya wilayah Amfoang, Fatuleu, dan sekitarnya ini menjadi cermin besar bagi wajah pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Aksi damai Aliansi Peduli Kemanusiaan adalah bukti nyata bahwa masyarakat mulai sadar dan berani bersuara ketika hak dasarnya — akses jalan, energi, dan kesehatan — dirampas begitu saja.
Sangat disayangkan, fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat seperti Rumah Sakit Pratama justru berakhir menjadi monumen bisu yang tak berfungsi, seolah hanya dibuat untuk keperluan seremonial belaka. Demikian pula akses jalan yang rusak parah, yang jika memang dianggap berat atau tak sanggup dibiayai pemerintah provinsi, seharusnya diserahkan kepada pihak yang sanggup mengurusnya, bukan dibiarkan hancur memisahkan warga dari dunia luar.
Langkah Pemprov NTT yang kini mengajukan dana ke pusat dan berjanji berkoordinasi adalah langkah awal yang patut diapresiasi, namun juga harus diawasi ketat. Ingatlah bahwa pembangunan tidak diukur dari banyaknya papan nama atau seremonial gunting pita, melainkan dari seberapa jauh fasilitas itu memberi manfaat nyata bagi rakyat di pelosok-pelosok desa.
Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Melkiades Laka Lena tidak boleh hanya pandai merencanakan, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Uang negara sebesar Rp 140 miliar yang diusulkan untuk perbaikan jembatan harus dipastikan jatuh tepat sasaran, dikerjakan berkualitas, dan tidak hilang begitu saja tanpa jejak. Jangan sampai aspirasi mahasiswa ini hanya berhenti di janji manis di halaman kantor gubernur, namun di lapangan nasib masyarakat tetap sama: terisolasi, susah bergerak, dan menderita. Sudah saatnya pembangunan NTT merata, tidak pilih kasih, dan benar-benar hadir menyentuh mereka yang paling jauh dan paling membutuhkan.***
