Rote Ndao, – Kabupaten Rote Ndao menghadapi tantangan fiskal serius pada tahun anggaran 2026. Defisit mencapai Rp115 miliar, dipicu oleh pemotongan dan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp73 miliar serta beban gaji dan tunjangan PPPK yang menelan Rp41 miliar. Kondisi ini menekan ruang fiskal daerah dan berimplikasi langsung terhadap program prioritas yang menyentuh masyarakat, mulai dari pemulihan ekonomi, layanan dasar pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, hingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Dilansir media portalntt.com pada Rabu, 19/11/2025, Bupati Rote Ndao menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi krisis ini. Pemerintah daerah kini menaruh perhatian pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan UMKM.
Seorang Tokoh Rote Ndao yang dihubungi terkait dengan krisis Anggaran untuk Kabupaten Rote Ndao di Tahun 2026, mengatakan Salah satu langkah strategis yang harus mulai digulirkan adalah penertiban pengusaha galian C yang diduga beroperasi tanpa izin resmi.
“Pemerintah Rote Ndao tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat. Salah satu potensi yang perlu dilirik adalah Penertiban usaha ilegal dan penguatan potensi lokal adalah jalan untuk memastikan setiap rupiah kembali kepada rakyat,” ujar seorang Tokoh Rote Ndao yang tidak mau disebutkan namanya
