“Ini akan kami sampaikan ke pimpinan daerah untuk mencarikan solusi bagi 44 orang anak-anak yang bekerja di DPRD TTS,” tambahnya.
Pimpinan DPRD juga berencana memberikan penjelasan lebih detail kepada ke-44 orang tersebut.
“Kami telah berdiskusi panjang untuk mencari solusi terkait nasib mereka. Pada prinsipnya, mereka tetap bekerja di DPRD sebagai lembaga, tetapi dalam seleksi PPPK, sesuai regulasi, mereka memang tidak memenuhi persyaratan,” jelasnya
Saat dikonfirmasi terkait tenaga non-ASN di Pemda TTS dan sejumlah OPD lainnya, Mordekai mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada data terkait tenaga non-ASN di dinas lain.
Sementara itu, Iswandy Godlief Dominggus Lona, yang sebelumnya menyuarakan polemik ini, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD yang telah merespons permasalahan ini hingga akhirnya menemukan titik temu.
“Kakak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tiga pimpinan DPRD, Komisi I, dan BKPSDM yang telah mendengar serta memperhatikan langsung kejadian ini. Akhirnya, ada titik temu,” ujar Lona.
Lona menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki maksud lain selain menuntut keadilan.
“Saya juga sampaikan, Kakak, bahwa saya hanya meminta keadilan. Tidak ada maksud lain. Saya mohon maaf apabila selama ini ada pernyataan saya yang menyinggung pihak-pihak terkait,” tutupnya.
