– Arah kebijakan daerah: Pesan gubernur agar Bank NTT menjadi tulang punggung ekonomi daerah mensyaratkan disiplin prudensial dan integritas, karena motor pertumbuhan tanpa pengawasan justru menciptakan risiko sistemik, Sumber Pos kupang, (Sumber :Pos kupang, Tentang Komisaris dan Direksi.
OJK vs BI: menutup “Kesempatan” dengan Arsitektur Pengawasan
– Pembagian kewenangan: Sejak 31 Desember 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari BI ke OJK (mikroprudensial). BI berfokus pada kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan. Koordinasi BI–OJK adalah simpul kunci agar pengawasan internal bank nyambung dengan stabilitas regional.
– Fokus OJK: OJK menata kesehatan bank, perlindungan konsumen, dan penerapan prinsip kehati-hatian (KYC, AML, manajemen risiko)—ini alat langsung untuk mematikan kesempatan kejahatan di level operasional dan SDM.
– Peran BI di daerah: BI NTT memantau dinamika ekonomi (pertumbuhan, konsumsi, sektor prioritas) sebagai rambu makro untuk ekspansi kredit sehat; bank daerah harus menyelaraskan portofolio dengan siklus ekonomi lokal agar tidak membuka celah penyelewengan lewat tekanan pertumbuhan yang tak realistis.
– Sinergi dengan pemda: OJK menegaskan penguatan sinergi sektor keuangan dan pemerintah daerah di NTT untuk pertumbuhan inklusif; artinya, PSP, Direksi dan Komisaris–Direksi harus menerjemahkan sinergi jadi protokol pengawasan terukur, bukan sekadar slogan.
