“Kami hanya memberikan rekomendasi sesuai aturan RUPS, kewenangan sepenuhnya ada di Jakarta,” pungkasnya.
Ia menambahkan untuk tahapan lainnya OJK Provinsi NTT sudah mengusulkan dan selanjutnya menjadi kewenangan Jakarta “ Kami hanya di minta memberikan rekomendasi namun sepenuhnya kewenangan Jakarta “ pungkasnya
Menkop Ferry Tutup RAT ke-XV KSP TLM, Apresiasi Aset Rp1,38 Triliun dan 340 Ribu Anggota
PPPK NTT Terancam Dirumahkan, SK Digadai di Bank NTT: Antara Harapan Hidup dan Tekanan Fiskal
Target Dividen Bank NTT Rp110 Miliar, Antara Optimisme Pemegang Saham dan Realitas Kinerja
Bank NTT Dorong KUR Rp350 Miliar, Prioritaskan Pekerja Migran dan Ekonomi Rakyat NTT
Transformasi Bank NTT Jadi Perseroda: Modernisasi Tata Kelola, Dorong Ekonomi Rakyat Lebih Inklusif
