Untuk menutup keterbatasan fiskal, Pemprov NTT memperkuat kolaborasi dengan balai-balai teknis pemerintah pusat.
“Kami berterima kasih kepada balai-balai pusat yang selama ini membantu ketika kemampuan provinsi terbatas,” tambahnya.
Selain itu, ia mengumumkan program bedah rumah berbasis gotong royong yang akan mulai dijalankan pada 2026, menargetkan lebih dari 1.000 rumah dengan bantuan Rp 20 juta per unit.
Potret Kondisi Infrastruktur
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benny Nahak, memaparkan bahwa total panjang jalan provinsi mencapai 2.687 km. Hingga akhir 2025, jalan dengan kondisi mantap baru mencapai 1.827,7 km atau 67,99 persen.
Sementara itu, dari total kewenangan irigasi provinsi seluas 60.328 hektare, cakupan fungsional baru sekitar 9.953 hektare. Untuk akses air bersih, rumah tangga yang telah menikmati air layak mencapai 89,66 persen, sedangkan akses sanitasi baru sekitar 80,80 persen (data BPS).
“Evaluasi ini penting untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi dan memastikan pembangunan berjalan sesuai standar teknis, regulasi, serta prinsip keberlanjutan,” ujar Benny.
Transparansi dan Peran Media
Melki menekankan bahwa forum rapat kerja menjadi ruang evaluasi terbuka demi memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Ia juga meminta media massa berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kewenangan pembangunan.
