ASET DAN BUMD BELUM BERKONTRIBUSI MAKSIMAL
Banggar juga menyoroti pengelolaan aset daerah yang belum optimal. Hotel, lahan kosong, dan bangunan yang tidak terpakai harus dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru. Hotel Pelago diminta segera diselesaikan aspek legalitas dan optimalisasinya. Seluruh kegiatan pemerintahan wajib menggunakan aset daerah seperti Hotel Sasando dan Hotel Ina Boi agar berkontribusi meningkatkan PAD.
Kinerja BUMD pun disorot tajam. Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun drastis dari Rp127 miliar menjadi hanya Rp44 miliar, berkurang Rp83 miliar. Banggar meminta evaluasi menyeluruh tata kelola BUMD dan menyusun langkah perbaikan yang terukur agar kontribusi BUMD terhadap PAD meningkat.
BANTUAN BENCANA WAJIB TRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN
Poin paling tegas dari rekomendasi Banggar adalah pengelolaan bantuan bencana. Seluruh bantuan dari Pemerintah Pusat, BNPB, sumbangan Presiden, dunia usaha, dan pihak lain wajib dikelola secara transparan, akuntabel, berbasis data, dan dilaporkan secara terbuka kepada DPRD. Penyaluran harus cepat dan tepat sasaran.
Belanja Tidak Terduga sebesar Rp77.275.532.083 baru terealisasi 51,77% atau Rp28 miliar. Banggar mendesak percepatan penyaluran dengan tetap berpedoman pada kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah wajib menyampaikan secara berkala informasi mengenai alokasi, realisasi, lokasi, jenis kegiatan, dan penerima manfaat BTT di kabupaten terdampak.
