Namun dengan kendali yang tepat, turbulensi bisa diatasi, dan penumpang tiba dengan selamat di tujuan: hak kesehatan yang setara.
Usul Saran kepada Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan
1. Segera menyusun kajian insentif dan tunjangan khusus bagi tenaga medis di wilayah 3T/DTPK agar distribusi SDM lebih merata.
2. Melakukan audit prasarana dan alat kesehatan di seluruh Puskesmas, lalu mengalokasikan anggaran APBD 2026 untuk perbaikan sesuai standar JKN.
3. Mengajukan Puskesmas terpencil dan sangat terpencil sebagai penerima tarif kapitasi khusus ke BPJS Kesehatan dalam tenggat 60 hari.
4. Membuka ruang transparansi publik dengan melibatkan masyarakat sipil, media, dan akademisi dalam memantau tindak lanjut rekomendasi BPK.
5. Menetapkan indikator keberhasilan yang jelas: peningkatan jumlah tenaga medis, perbaikan fasilitas, dan akses layanan JKN yang lebih merata.
