“Pemotongan gaji pejabat memang bisa memberi sinyal solidaritas, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Yang lebih mendesak adalah transparansi PAD dan keberanian pemerintah daerah menutup kebocoran penerimaan. Tanpa itu, rakyat hanya disuguhi drama politik, bukan solusi fiskal,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika seluruh potensi PAD benar-benar digali dan dikelola dengan jujur, defisit Rp151 miliar bukanlah angka yang mustahil ditutup.
Solidaritas atau Panggung Politik?
Pemotongan gaji pejabat bisa dianggap simbol solidaritas. Tetapi tanpa transparansi PAD, langkah ini lebih mirip panggung politik ketimbang solusi nyata. Rakyat tidak butuh drama pengorbanan pejabat, rakyat butuh kepastian bahwa uang yang mereka bayarkan lewat pajak dan konsumsi benar-benar kembali untuk kesejahteraan daerah.
Defisit TKD Rp151 miliar tidak akan selesai dengan sekadar memotong gaji pejabat. Yang dibutuhkan adalah keberanian pemerintah daerah membuka seluruh sumber PAD secara jujur,
Menutup kebocoran dan memastikan setiap rupiah masuk ke kas daerah. Tanpa itu, usulan Pemotongan gaji di tambah Tunjangan serta Biaya Penunjang Operasional Bupati dan wakil Bupati hanyalah Obat Pereda Gejala, Bukan Penyembuh Penyakit Defisit
