Pembatasan belanja pegawai 30% sesuai UU HKPD memicu dilema. Pemerintah daerah harus mencari strategi efisiensi tanpa melanggar semangat UU ASN yang menata tenaga honorer menjadi PPPK.
Redaksi Timor Raya
Pesawat dan Penumpang
Bayangkan sebuah pesawat yang sedang terbang membawa ribuan penumpang. Pesawat itu adalah birokrasi daerah, sementara penumpangnya adalah PPPK yang telah diangkat berdasarkan undang-undang. Ketika bahan bakar (APBD) terbatas, apakah solusi terbaik adalah menurunkan penumpang di tengah udara? Tentu tidak. Yang dibutuhkan adalah strategi efisiensi penerbangan: mengatur jalur, mengurangi beban yang tidak perlu, dan mencari tambahan bahan bakar, bukan mengorbankan penumpang yang sudah memiliki tiket sah.
Perspektif Komunikasi Humanis
Kebijakan publik harus dikomunikasikan dengan empati. PPPK bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan manusia dengan keluarga dan tanggung jawab. Pemerintah perlu membuka ruang dialog agar pegawai merasa dihargai, bukan sekadar objek rasionalisasi.
Perspektif Psikologi
Ancaman dirumahkan menimbulkan kecemasan dan stres. Jika tidak ditangani, dapat menurunkan motivasi kerja dan memicu konflik sosial. Pemerintah perlu menyediakan dukungan psikososial dan menjamin bahwa solusi alternatif sedang diupayakan.
