Contoh Kasus di Indonesia
Fenomena ini nyata terlihat di Indonesia. Tingginya biaya politik dalam pencalonan kepala daerah mendorong banyak pejabat mencari cara untuk “menutup modal” setelah terpilih. Akibatnya, praktik korupsi menjadi jalan pintas.
Menurut data terbaru KPK:
– Sejak 2004 hingga Oktober 2025, terdapat 1.706 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani.
– Jumlah kasus menurun dari 154 kasus pada 2024 menjadi hanya 40 kasus per Oktober 2025.
– Pelaku terbanyak berasal dari:
– Pegawai swasta: 485 kasus
– Pejabat eselon I–IV: 443 kasus
– Anggota DPR/DPRD: 364 kasus
Data ini menunjukkan bahwa pejabat publik, termasuk politisi, masih mendominasi daftar pelaku korupsi. Bahkan, dalam periode Agustus–November 2025, tiga kepala daerah baru yang belum genap setahun menjabat sudah ditangkap KPK karena kasus korupsi.
Pandangan Pakar Indonesia
Peneliti politik Dwi Munthaha menegaskan bahwa “korupsi politik di Indonesia bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi paradoks moral yang merusak kepercayaan publik. Ketika rakyat terbiasa melihat kebohongan dan korupsi sebagai hal lumrah, maka demokrasi kehilangan makna sejatinya.”
Kutipan ini memperkuat gagasan bahwa masalah terbesar bukan hanya perilaku politisi, tetapi juga penerimaan masyarakat terhadap kepalsuan sebagai sesuatu yang wajar.
