“Pemerintah harus menjelaskan secara transparan kepada masyarakat terkait perbedaan angka dalam KUA-PPAS. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Infrastruktur Amfoang
Selain isu anggaran, perhatian juga diarahkan pada kondisi jalan penghubung Kecamatan Amfoang Barat Daya dengan Kecamatan Amfoang Selatan. Musim hujan yang telah tiba membuat akses transportasi semakin sulit, ditambah kondisi jembatan Kapsali dan Termanu yang menjadi jalur vital menuju Amfoang Barat Daya.
“Pemerintah Provinsi NTT jangan lupa bahwa Amfoang adalah bagian dari NTT. Jalan dan jembatan di wilayah ini harus segera diperhatikan,” katanya.
DOB Amfoang
Anggota DPRD Hanura juga meminta Pemkab Kupang agar peduli terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Amfoang. Menurutnya, perlu ada bantuan modal sebesar Rp1 miliar untuk mendukung studi kelayakan calon ibu kota baru Amfoang.
“Jika pemerintah serius, maka bantuan modal untuk studi kelayakan DOB Amfoang harus segera direalisasikan,” tambahnya.
Krisis Listrik di Honuk dan Paumes
Sorotan terakhir adalah kondisi masyarakat di Desa Honuk dan Desa Paumes, Kecamatan Amfoang Barat Daya. Hingga kini, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, masyarakat di kedua desa tersebut belum pernah menikmati listrik.
