“Kalau masih copy-paste seperti tahun lalu, untung-untung sampai Rp2 triliun. Paling banter hanya satu koma,” tegasnya.
James menekankan pentingnya kerja kolaboratif antar-OPD. Pengelolaan pajak dan retribusi, katanya, tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi, tetapi harus melibatkan lintas sektor dengan sistem terintegrasi. Ia juga menyarankan pemerintah daerah menggandeng tenaga profesional dari luar birokrasi, seperti akademisi dan lembaga independen, untuk merancang sistem optimalisasi PAD.
Selain itu, ia menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin ketat akibat efisiensi anggaran dan pemotongan transfer pusat ke daerah. Hal ini membuat ruang fiskal pemerintah daerah terbatas sehingga optimalisasi PAD menjadi satu-satunya jalan untuk mendorong pergerakan ekonomi.
“Transfer pusat dipotong, artinya fiskal daerah sangat terbatas. Satu-satunya cara supaya ekonomi bergerak adalah kita dorong dari PAD,” jelasnya.
James menilai potensi sumber PAD baru di NTT cukup banyak, terutama di sektor pariwisata dan pengelolaan aset daerah, namun belum dikelola maksimal. Ia menegaskan menaikkan tarif pajak atau retribusi bukan solusi, melainkan perbaikan metode pemungutan dan peningkatan kualitas pelayanan.
