1. Agus Tika Perwakilan PPPK dari Kecamatan Sulamu : “SK PPPK yang ditanda tangani Oleh Bapak Bupati, Kami sudah jamin di Bank, Diminta Gaji kami dibayar sesuai yang tertera di SK”
2. Perwakilan PPPK Kecamatan Taebenu
“Seperti kepala keluarga yang harus bertanggung jawab, tidak adil jika beban ditumpukan pada satu kelompok saja.”
3. Perwakilan PPPK dari Kupang Barat:
Menegaskan bahwa Perpres Nomor 11 Tahun 2024 masih berlaku, sehingga hak PPPK harus dijamin. “Efisiensi seharusnya dilakukan pada belanja non-prioritas, bukan pada gaji PPPK.”
4. Marciana Martins :
“Kami sebagai ASN sama saja dengan PNS dalam kontribusi untuk daerah. Jika gaji dipotong, bagaimana dengan hutang bank, kontrakan, dan kebutuhan anak-anak?”
5. Alexia Yosefina Gambe (Dinas Penguji Mutu):
“Saya lulus seleksi murni tanpa bantuan siapapun. Pemotongan gaji hingga 50% bahkan untuk yang bujang saja sudah tidak cukup.”
6. Nelvi Detan (Dinas PMPTSP):
“Desas-desus pemotongan gaji menimbulkan kekhawatiran psikologis. Apakah pengangkatan PPPK sudah melalui kajian matang terkait regulasi dan anggaran?”
7. Febi Mas Nemo (Disdukcapil Amarasi):
Mengusulkan solusi alternatif: pemotongan TPP seluruh ASN, pemanfaatan dana silpa, optimalisasi pokir Dewan, dan pemangkasan kegiatan non-prioritas. “PPPK berharap diperhatikan sama seperti PNS.”
