Bupati Kupang, Yosef Lede, sebelumnya sempat menyampaikan dua opsi kebijakan: pemangkasan gaji atau pemberhentian jika tidak ada kesepakatan. Pernyataan ini menimbulkan keresahan di kalangan PPPK yang khawatir akan keberlangsungan ekonomi keluarga mereka.
Dampak dan Pertanyaan
Jika benar kebijakan pemangkasan gaji diterapkan, maka ribuan PPPK akan menghadapi ketidakpastian ekonomi. Pertanyaan besar pun muncul: bagaimana kepastian hukum dan perlindungan kerja bagi pegawai kontrak pemerintah yang telah melalui seleksi nasional?
Surat undangan rapat ditandatangani langsung oleh Sekda Mateldius S. J. Sanam, serta diparaf sejumlah pejabat strategis, menandakan bahwa keputusan yang akan diambil bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut masa depan ribuan aparatur daerah.
Penutup
Seperti ladang yang harus menumbuhkan padi dengan air terbatas, APBD Kabupaten Kupang kini dituntut memberi kehidupan bagi ribuan PPPK.
Jika air tak cukup, ladang bisa kering, dan para petani harus mencari cara agar panen tetap berlangsung. Begitu pula dengan pemerintah daerah: di tengah keterbatasan fiskal, mereka harus menemukan jalan agar aparatur tetap berdiri tegak, tidak layu sebelum berkembang.
Tahun Buhun 2026 pun menjadi cermin: apakah kapal bernama APBD mampu bertahan di ombak defisit, atau karam bersama harapan para PPPK.
