“Dari informasi yang kami peroleh, ternyata berkas Amanatun memang ada, tapi selama ini terlewat karena tidak ada yang mengecek ulang. Akibatnya, banyak yang mengira pemekaran ini telah gagal. Maka dari itu, kami hadir langsung untuk menunjukkan keseriusan pemerintah daerah,” ungkap Buapti.
Pertemuan ini menghasilkan konfirmasi bahwa dokumen DOB Amanatun masih tersimpan dan valid, serta akan segera ditindaklanjuti oleh pihak DPR RI dan DPD RI. Langkah ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi Amanatun untuk kembali masuk dalam daftar prioritas pemekaran daerah di Indonesia.
Bupati TTS juga menegaskan bahwa kehadirannya bersama jajaran bukan hanya simbolis, melainkan bentuk komitmen terhadap aspirasi masyarakat. “Kehadiran bupati dari kabupaten induk menunjukkan bahwa pemekaran ini bukan sekadar wacana, melainkan sebuah kebutuhan yang diperjuangkan bersama,” tambahnya.
Di tengah wacana pemekaran DOB Mollo dan Amanuban yang juga mencuat, Bupati menegaskan bahwa Amanatun tetap menjadi prioritas karena berkas dan persyaratannya sudah lengkap. “Kita akan proses satu per satu. Amanatun lebih dulu karena dokumennya siap,” tegasnya.
Pertemuan dengan Ir. Abraham Paul Liyanto yang telah menjabat empat periode di DPD RI turut memperkuat keyakinan akan pentingnya memperjuangkan DOB Amanatun, terutama dalam menjawab kebutuhan pelayanan publik yang lebih dekat dan efektif di kawasan pesisir TTS.
