Sejak 1999, pergantian pemimpin tak mampu menghapus dahaga 482 ribu jiwa di Kota Kupang.
Editorial Timor Raya
Seperti sebuah orkestra tanpa konduktor, suara rakyat tentang krisis air bersih di Kota Kupang terus bergema, namun tak kunjung menemukan harmoni jawaban dari para pemimpin daerah.
Surat resmi yang telah dikirimkan Redaksi Timor Raya kepada Gubernur NTT dan Walikota Kupang berisi daftar pertanyaan mendasar tentang pelayanan air bersih, hingga kini belum ditanggapi. Padahal, pertanyaan itu bukan sekadar formalitas, melainkan cermin dari dahaga panjang warga ibu kota provinsi.
Sejak 1999, pergantian gubernur dan walikota Kupang tidak mampu menghapus krisis air bersih yang menjerat 482.734 jiwa. Dua dekade lebih, air bersih tetap menjadi barang langka, sementara janji pembangunan terus berganti wajah.
Pertanyaan publik sederhana: mengapa kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi prioritas, justru dibiarkan menjadi beban harian masyarakat?
Redaksi Timor Raya telah menanyakan hal-hal mendasar:
– Bagaimana makna tugas dan kewenangan provinsi dan Walikota Kupang dalam menjamin pelayanan air bersih?
– Apa langkah konkret yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendukung PDAM?
– Mengapa anggaran dan kebijakan belum menempatkan air bersih sebagai prioritas utama?
– Bagaimana strategi jangka panjang menghadapi perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk?
