– Gubernur NTT
– Menjamin integrasi program bansos dengan kebijakan pembangunan daerah.
– Mengawasi agar tidak ada KPM layak yang terabaikan akibat sistem.
– Menteri Sosial RI
– Menetapkan regulasi dan sistem verifikasi bansos secara nasional.
– Memastikan DTKS berjalan transparan dan akurat.
– Menteri Keuangan RI
– Menyediakan alokasi anggaran bansos secara tepat waktu.
– Mengawasi distribusi dana agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Secara keseluruhan, penyaluran PKH dan BPNT Tahap III di Desa Mata Air berjalan aman dan tertib. Namun, kasus 21 KPM gagal salur menjadi catatan penting agar seluruh pemangku kepentingan dari desa hingga pusat lebih serius memastikan KPM yang layak benar-benar menerima haknya. Transparansi, koordinasi lintas lembaga, dan pemutakhiran data menjadi kunci agar bansos tepat sasaran dan tidak menimbulkan korban akibat kesalahan sistem.
Sumber Berita : Desamataaironline
