Penutup
Administrasi pemerintahan Kabupaten Kupang ibarat sebuah orkestra: setiap instrumen harus memainkan nada sesuai partitur. Bila satu pemain menggunakan notasi ganda atau salah, harmoni berubah menjadi kekacauan. Nomor SK yang tumpang tindih di Takari adalah nada sumbang yang merusak simfoni birokrasi.
Usul Saran
1. BKN harus segera melakukan audit administrasi terhadap seluruh SK pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon dan Fungsional yang dilantik Bupati Kupang Yosef lede 30/12/2025
2. BKN harus Memberikan Bimbingan Tehknis kepada Kepala BKPSDM dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kupang agar memahami tata cara menyelaraskan sistem kodefikasi dengan pedoman Permendagri dan ketentuan BKN.
3. Menteri Dalam NegeriRI, MenpanRB RI dan BKN harus menginstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang agar perlunya Transparansi publik: setiap SK yang dikeluarkan harus diumumkan secara resmi melalui kanal informasi pemerintah agar tidak menimbulkan spekulasi.
4. BKN harus Memberikan Bimbingan Teknis administrasi bagi pejabat struktural dan Fungsional di Kabupaten Kupang agar memahami pentingnya kodefikasi dan penomoran sistematis.
