“Meskipun terdapat berbagai keterbatasan, selalu ada peluang untuk melakukan terobosan guna mencapai target pembangunan perumahan. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan oleh Kementerian PKP untuk mempercepat pemenuhan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) antara lain BPHTB gratis, pembebasan PPN untuk rumah di bawah Rp 2 miliar, serta percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari atau bahkan lebih cepat,” jelas Maruarar.
“Sebagai langkah lanjutan, direncanakan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Sosial dan Kementerian PKP dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di NTT,” tambahnya.
Gubernur Melki Laka Lena merespon baik komitmen tersebut dan menegaskan kesiapan Pemprov NTT dan juga Pemda se-NTT dalam menyiapkan lahan. “Kami sangat mengapresiasi dan mendukung program ini. Memang butuh terobosan besar untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi rakyat, dan kami berharap dukungan Pak Menteri terus berlanjut,” ujar Melki Laka Lena.
_*Mensos Ajak Kepala Daerah se-NTT Sukseskan DTSEN dan Sekolah Rakyat*_Dikesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong peran aktif para Kepala Daerah di Provinsi NTT dalam menyukseskan proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal itu Ia sampaikan mengingat Kepala Daerah memiliki kewajiban memutakhirkan DTSEN melalui proses validasi terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan di lapangan.
