Menanti Pemerintah dan DPRD Mencermati APBD 2026
-Efisiensi Belanja Langsung: fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur produktif. Kegiatan seremonial, perjalanan dinas berlebihan, serta proyek mercusuar harus berani dipangkas.
-Efisiensi Belanja Tidak Langsung: gaji PPPK tetap utuh, hibah dan bansos diseleksi ketat berbasis data terpadu, subsidi diarahkan ke sektor produktif, dan tunjangan non-esensial dievaluasi.
-PAD Kreatif: kontribusi dari Pertamina, Telkomsel, Indosat, Indihome, Iconnet, serta bagi hasil PLN harus dimaksimalkan. CSR perusahaan dan usaha dagang lokal wajib transparan, masuk ke APBD, dan dibelanjakan sesuai aturan.
Kutipan Tokoh Nasional
Pandangan para pemimpin nasional memperkuat arah kebijakan ini:
-Presiden Prabowo Subianto: “Kita harus berani memangkas pos-pos yang tidak produktif. Anggaran bukan untuk bancakan, tapi untuk rakyat.”
-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: “Efisiensi bukan berarti pemotongan gaji pegawai. Kita sisir anggaran non-prioritas agar fiskal tetap sehat.”
-Menteri PANRB Rini Widyantini: “Hak PPPK tetap dijaga. Penyesuaian kebijakan tidak boleh merugikan pegawai yang sudah mengabdi.”
-Kepala BKN Prof. Zudan Arif: “Manajemen PPPK harus sesuai regulasi dan berbasis data. Tidak boleh ada kebijakan yang merugikan hak mereka.”
