-Belanja bantuan sosial Rp 84 Juta: penting, namun harus dipastikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program serupa dari Pemerintah Pusat.
-Belanja perjalanan dinas, ATK, dan rapat: pos rutin birokrasi yang sering dianggap rawan pemborosan.
Mesak menilai, rasionalisasi terhadap belanja-belanja ini bisa membuka ruang fiskal untuk kebutuhan yang lebih mendesak: gaji PPPK, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Suara dari Pusat
Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah:
“APBD harus digunakan untuk hal-hal yang benar-benar prioritas. Jangan habiskan untuk perjalanan dinas, rapat, atau proyek yang tidak langsung dirasakan masyarakat. Fokuslah pada pelayanan dasar,” ujar Presiden.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa disiplin fiskal adalah kunci menghadapi defisit:
“Defisit memang bisa terjadi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana daerah melakukan rasionalisasi belanja. Jangan sampai belanja pegawai, terutama PPPK, dikorbankan. Itu adalah kewajiban pemerintah daerah,” jelas Purbaya Sadewa.
Ketakutan PPPK
Di balik angka-angka anggaran, ada wajah-wajah manusia yang cemas. Seorang guru PPPK di Kabupaten Kupang, yang enggan disebut namanya, mengaku khawatir gajinya akan dipotong.
