“Kami sudah bekerja penuh dedikasi bertahun- tahun dan baru diangkat beberapa bulan yang lalu dan gaji terancam, bagaimana kami bisa fokus mengajar anak-anak? Kami hanya ingin kepastian,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.
Kisah ini menggambarkan betapa defisit bukan sekadar isu teknis, melainkan menyentuh langsung kehidupan keluarga dan masa depan generasi muda.
Peran DPRD dan Harapan Publik
DPRD Kabupaten Kupang kini berada di persimpangan jalan. Mereka dituntut untuk lebih kritis dalam menyetujui pos belanja, memastikan setiap rupiah benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Transparansi dan partisipasi publik menjadi kata kunci agar masyarakat ikut mengawasi jalannya APBD.
Sorotan terhadap APBD Kabupaten Kupang 2026 menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat. Dengan defisit TKD yang cukup besar, pilihan rasionalisasi belanja non-prioritas adalah jalan keluar agar fiskal daerah tetap sehat.
Dan yang paling utama: PPPK jangan dijadikan tumbal. Mereka adalah tulang punggung pelayanan publik, yang haknya harus dijamin demi keberlangsungan pemerintahan dan masa depan masyarakat Kabupaten Kupang
