Menpan RB: Perlindungan Karier ASN
Menpan RB menekankan bahwa Pertek BKN bukan hanya soal prosedur, tetapi juga perlindungan karier ASN:
“ASN adalah tulang punggung birokrasi. Tanpa Pertek, hak-hak mereka bisa terancam. Kita ingin memastikan setiap pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian dilakukan sesuai NSPK, sehingga karier ASN terlindungi dari praktik yang tidak adil.”
Kepala BKN: Konsekuensi Tegas Tanpa Pertek
Kepala BKN pusat menegaskan konsekuensi hukum bagi pelantikan yang tidak melalui Pertek:
“Jika pelantikan dilakukan tanpa Pertek, maka statusnya tidak sah. Kami berwenang memberikan sanksi administratif, termasuk pemblokiran data kepegawaian. Ini bukan ancaman, melainkan mekanisme untuk menjaga integritas sistem kepegawaian nasional.”
Bagi ASN di daerah, Pertek BKN adalah jaminan bahwa karier mereka tidak ditentukan oleh kepentingan sesaat. Seorang pegawai muda di Nusa Tenggara Timur mengungkapkan harapannya:
“Kami ingin naik jabatan bukan karena kedekatan, tapi karena prestasi. Pertek BKN membuat kami percaya bahwa meritokrasi benar-benar dijalankan.”
Pelantikan pejabat struktural dan fungsional di daerah bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari sistem meritokrasi yang dijaga oleh BKN. Dengan Pertek sebagai syarat mutlak, negara memastikan bahwa setiap ASN dilindungi, setiap keputusan kepala daerah terkontrol, dan setiap langkah birokrasi berjalan di atas aturan yang sah.
