Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT, Yunus Takandewa, S.Pd, sebelumnya menyerukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Ia meminta Bupati Sumba Timur, Polres Sumba Timur, Gubernur NTT, Polda NTT, DPRD NTT, DPRD Kabupaten Sumba Timur, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta pemerhati lingkungan untuk hadir memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap menjaga harmoni alam.
“Semua pihak harus memahami posisi Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti sebagai penyangga kehidupan Pulau Sumba, khususnya di Sumba Timur. Kepekaan lingkungan untuk tetap merawat pertiwi menjadi kewajiban bersama,” ujar Yunus.
Sementara itu, WALHI NTT melalui Direktur Yuvensius Stefanus Nonga dan Divisi Hukum Yulianto Behar Nggalimara menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal di desa penyangga taman nasional mengancam hulu enam DAS utama yang menopang kehidupan hampir 50 persen wilayah administratif Sumba Timur. WALHI mendesak aparat penegak hukum segera menghentikan aktivitas tambang emas ilegal serta menindak tegas pihak yang terlibat, sekaligus menolak segala bentuk pertambangan di Pulau Sumba.
Sebagai penutup, Gubernur NTT menyampaikan ucapan terima kasih kepada WALHI NTT, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama-sama pemerintah menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Hutan lindung dan di Taman Nasional Laiwangi Wanggameti dan seluruh taman nasional di NTT. Dukungan lintas elemen masyarakat ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem sekaligus kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
