Ia juga mendorong langkah efisiensi lain seperti pemangkasan belanja non-prioritas, digitalisasi layanan publik, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta advokasi ke pemerintah pusat untuk meminta fleksibilitas aturan atau tambahan transfer keuangan.
“Kepala daerah harus menata fiskal dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan solidaritas PPPK,” tutup Johanis.
