Bupati Kupang, Yosef Lede sebagai Kepala Pembina Kepegawaian Daerah, meminta agar komunikasi dilakukan langsung dengan Kepala BKPSDM. Sekda Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, yang juga Ketua Baperjakat, menyampaikan hal serupa: seluruh dokumen ada di BKPSDM. Namun, hingga kini, jawaban resmi belum diperoleh.
Di balik regulasi dan sistem digital, ada wajah-wajah ASN yang menunggu kepastian. Mereka adalah kepala sekolah yang ingin segera menyusun program semester, kepala UPTD Puskesmas yang harus memastikan layanan kesehatan berjalan, dan pejabat eselon yang ditunggu stafnya untuk arahan.
“Kami berdiri di depan keluarga saat pelantikan, merasa bangga. Tapi sekarang, rasa bangga itu berubah jadi bingung. Apa arti pelantikan kalau SK tidak ada?”
Penutup
Pelantikan tanpa SK ibarat sebuah orkestra yang sudah memanggil pemain ke panggung, tetapi partitur belum dibagikan. Para pemain menunggu, penonton kebingungan, dan harmoni yang diharapkan belum terdengar. Dalam simfoni birokrasi, Pertek BKN dan Imut adalah partitur dan metronom yang memastikan nada kepemimpinan dimainkan dengan sah, teratur, dan dipercaya. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah kebisuan di tengah panggung besar pemerintahan
